PIRU, EKSPRESSIMALUKU, - Gelombang penolakan terhadap rencana masuknya ritel modern di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), terus meluas. Ratusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama masyarakat Desa Lokki secara terbuka menolak pembangunan gerai Alfamidi dan Indomaret, termasuk rencana pembangunan di Dusun Olas.

Penolakan tersebut disampaikan Dewan Pengurus Daerah Keluarga Besar Huamual Indonesia (DPD KBHI) Kabupaten SBB saat mendatangi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) SBB, Selasa (12/5/2026).

Masyarakat menilai kehadiran jaringan ritel modern dapat mengancam keberlangsungan usaha kios kecil, warung tradisional, dan pedagang lokal yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat desa.

Ketua DPD KBHI SBB, Fadli Bofakar, menegaskan penolakan warga bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan telah disuarakan sejak awal ketika isu pembangunan gerai modern mulai beredar.

“Warga dan pelaku UMKM menolak tegas pembangunan Indomaret maupun Alfamidi di wilayah Desa Lokki, termasuk di Dusun Olas. Ini bentuk perlawanan masyarakat untuk mempertahankan ekonomi rakyat kecil,” ujar Fadli kepada wartawan.

Menurutnya, kehadiran ritel modern berpotensi mematikan usaha masyarakat kecil karena perbedaan kekuatan modal dan sistem distribusi yang tidak seimbang.

“Kalau ritel modern masuk, usaha masyarakat kecil perlahan akan mati. Mereka punya modal besar, distribusi kuat, dan harga yang bisa ditekan. Sementara pedagang kecil di desa tidak punya kemampuan bersaing,” katanya.

Fadli menilai pemerintah daerah harus lebih berpihak kepada pelaku UMKM lokal dibanding membuka ruang luas bagi perusahaan besar yang berpotensi menguasai pasar desa.

Ia menegaskan masyarakat Huamual tidak anti terhadap investasi, namun investasi yang masuk harus tetap melindungi ekonomi rakyat dan tidak mengorbankan pelaku usaha kecil.

“Jangan sampai atas nama investasi, pemerintah justru membiarkan ekonomi masyarakat kecil dihancurkan. Desa bukan tempat ekspansi bebas bagi ritel modern,” tegasnya.

Selain menolak pembangunan di pusat Desa Lokki, masyarakat juga menyoroti rencana pembangunan gerai di Dusun Olas yang dinilai dapat memicu ketimpangan ekonomi dan mengancam keberlangsungan pedagang tradisional.

Sementara itu, Koordinator DPMPTSP Kabupaten SBB, Stenli Rutumalesi, mengatakan hingga kini belum ada pengajuan izin resmi terkait pembangunan gerai Indomaret maupun Alfamidi di Desa Lokki.

“Sampai saat ini belum ada izin resmi yang masuk terkait pembangunan Indomaret dan Alfamidi di Desa Lokki,” ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah akan melakukan kajian menyeluruh apabila nantinya terdapat pengajuan izin dari pihak perusahaan.

Menurutnya, pemerintah akan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat, khususnya pelaku UMKM lokal sebelum mengambil keputusan.

Penolakan masyarakat Desa Lokki kini mulai mendapat perhatian luas di Kecamatan Huamual. 

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak hanya fokus pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga hadir melindungi usaha kecil masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi desa.(***).