Meneguhkan Semangat Menjaga Tanah, Merawat Persaudaraan, dan Membangun Tanggung Jawab Bersama.

Bumi Saka Mese Nusa bukan sekadar nama dan semboyan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Ia adalah pengingat bahwa tanah ini harus dijaga bersama, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi oleh seluruh masyarakat yang hidup dan bertumbuh di dalamnya.

Kabupaten Seram Bagian Barat sedang menghadapi sejumlah tantangan tata kelola pemerintahan yang perlu mendapat perhatian bersama. Persoalan keamanan fasilitas pemerintah, status hukum aset dan tanah, hingga penyelesaian berbagai persoalan pertanahan menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa terus ditunda.

Peristiwa ditemukannya bendera bercorak RMS di lingkungan Kantor Dinas Pariwisata SBB pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, menjadi salah satu peristiwa yang patut dijadikan bahan evaluasi. Berdasarkan keterangan orang yang menemukan (JT) , bendera tersebut telah berada di tiang  ketika ia melihatnya saat jalan pagi  dan kemudian menurunkannya. Namun, siapa yang memasang dan apa motif di balik keberadaannya belum dapat dipastikan dari keterangan tersebut.

Karena itu, persoalan ini harus diserahkan kepada proses penelusuran pihak berwenang. Tidak tepat membangun kesimpulan berdasarkan dugaan. Namun, ada satu hal yang layak menjadi perhatian pemerintah daerah, adalah bagaimana sistem pengamanan fasilitas dan aset pemerintah dijalankan, terutama di luar jam kerja?

Keamanan daerah bukan semata-mata urusan aparat keamanan. Ia merupakan bagian dari tanggung jawab tata kelola pemerintahan. Ketika fasilitas pemerintah belum terlindungi dengan baik, yang perlu dievaluasi bukan hanya penjagaannya, tetapi juga sistem yang mengaturnya.

Kantor pemerintahan merupakan aset publik. Di dalamnya terdapat fasilitas, dokumen, dan berbagai sarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengamanan tidak seharusnya hanya bergantung pada kehadiran pegawai selama jam kerja. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengamanan yang terencana, termasuk pemetaan risiko, pengaturan piket, patroli berkala, serta koordinasi lintas perangkat daerah dan aparat keamanan. Satpol PP, sesuai tugas dan kewenangannya, dapat dilibatkan dalam pengamanan aset daerah dan objek vital melalui penugasan serta standar operasional yang jelas. Langkah ini bukan untuk menciptakan suasana ketakutan, melainkan memastikan bahwa fasilitas publik terlindungi dan pelayanan pemerintahan berjalan dengan baik.

Selain keamanan, persoalan pertanahan juga menjadi tantangan serius bagi tata kelola pemerintahan di SBB. Berbagai persoalan lahan, termasuk yang berkaitan dengan aset pemerintah, perlu diselesaikan secara tertib dan berdasarkan kepastian hukum. Tanah untuk perkantoran, fasilitas pelayanan publik, maupun aset pemerintah lainnya harus memiliki kejelasan status dan dokumen hukum. Pemerintah perlu melakukan inventarisasi, verifikasi batas, penelusuran riwayat penguasaan, serta percepatan sertifikasi aset yang belum memiliki kepastian administrasi.

Persoalan lahan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga berkembang menjadi konflik sosial. Penyelesaian harus dilakukan melalui dialog, mediasi, koordinasi dengan instansi pertanahan, dan mekanisme hukum yang berlaku. Kepastian hukum atas tanah bukan hanya melindungi aset pemerintah, tetapi juga menghormati hak masyarakat. Pemerintah harus hadir sebagai pihak yang menjamin keadilan, bukan membiarkan ketidakjelasan terus diwariskan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya.

Keamanan dan persoalan pertanahan pada akhirnya membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar . Bagaimana pemerintah daerah membangun tata kelola yang mampu mencegah persoalan, bukan hanya menyelesaikannya setelah muncul? Di sinilah kepemimpinan tercermin melalui kebijakan, koordinasi, ketegasan, dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Setiap perangkat daerah perlu bekerja sesuai tugas dan fungsinya, tetapi tetap berada dalam satu arah kebijakan yang saling mendukung.

Persoalan keamanan aset tidak boleh berhenti pada evaluasi penjagaan satu kantor. Begitu pula persoalan lahan tidak cukup diselesaikan secara parsial ketika muncul keluhan atau konflik. Keduanya membutuhkan pembenahan sistem, data yang akurat, kepastian regulasi, dan tindak lanjut yang terukur. Kepercayaan publik tumbuh ketika masyarakat melihat pemerintah bekerja secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, persoalan yang terus berulang tanpa penyelesaian dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.

SBB sedang berada pada momentum untuk berbenah. Bukan sekadar merespons setiap persoalan setelah terjadi, melainkan membangun pemerintahan yang tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum. Namun, lebih dari itu, pembangunan SBB harus mampu menumbuhkan rasa memiliki di tengah masyarakat. Sebab, daerah ini bukan hanya milik pemerintah atau para pemimpinnya, melainkan milik seluruh masyarakat Seram Bagian Barat.

Ketika masyarakat merasa memiliki daerahnya, mereka akan ikut menjaga keamanan, melindungi aset publik, menghormati hukum, serta mengambil bagian dalam pembangunan. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan menata, tetapi keberhasilan pembangunan membutuhkan kepercayaan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama. Kritik terhadap pemerintah harus tetap mendapat ruang sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Aspirasi masyarakat perlu didengar dan ditindaklanjuti melalui saluran yang sah. Pada saat yang sama, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan kedamaian daerah.

Sebab, masa depan SBB tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh bagaimana pemerintah dan masyarakat membangun tanggung jawab bersama. Saka Mese Nusa bukan hanya semboyan yang diucapkan, melainkan nilai yang harus diwujudkan dalam tindakan.

SBB tidak cukup hanya dibangun. SBB harus dijaga, dirawat, dan dimiliki bersama.

Oleh : Justi