AMBON,EKSPRESSIMALUKU,- Program pemenuhan gizi di Provinsi Maluku menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Maluku, Ir. Sadali Ie, menegaskan bahwa standar higiene dan sanitasi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dipenuhi tanpa kompromi.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perolehan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG, yang berlangsung di Ballroom Hotel Santika Ambon, Kamis, 16/04/2026.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional, dengan melibatkan Balai POM Ambon, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, koordinator wilayah SPPG, serta peserta Focus Group Discussion (FGD).

Dalam arahannya, Sekda menekankan bahwa percepatan penerbitan SLHS menjadi langkah penting guna menjamin keamanan pangan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti peserta didik, ibu hamil, dan balita.

“Keamanan pangan adalah kunci utama. Program ini tidak hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga harus memastikan keselamatan penerima manfaat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perlunya pengawasan lintas sektor terhadap dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, seluruh fasilitas pengolahan makanan wajib memenuhi standar higiene sanitasi serta memiliki sertifikasi sesuai regulasi yang berlaku.

Meski mendorong percepatan, Sekda mengingatkan agar proses verifikasi dan sertifikasi tetap mengedepankan kualitas, khususnya dalam aspek inspeksi kesehatan lingkungan.

Di sisi lain, ia mengakui kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi layanan dan pengawasan. Namun demikian, potensi sumber daya pangan lokal dinilai cukup besar untuk mendukung keberhasilan program jika dikelola secara optimal.

Pemerintah Provinsi Maluku berharap melalui rakor ini dapat terbangun komitmen bersama dalam mempercepat penerbitan SLHS tanpa mengabaikan standar layanan. Selain itu, pemanfaatan inovasi digital juga didorong guna memperluas jangkauan layanan gizi di wilayah kepulauan.

“Ini adalah tanggung jawab kita bersama dalam menjaga keselamatan generasi. Mari kita jalankan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab,” ujarnya.

Rakor tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi di Maluku, sekaligus memastikan standar keamanan pangan terpenuhi bagi seluruh penerima manfaat. (Marwia)