EkspressiMaluku,Ambon,-Sekitar 200 tokoh perempuan dari 11 kabupaten/kota di Maluku hadiri Forum Konsolidasi Perempuan Maluku untuk menyuarakan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat kepulauan. Mulai dari akses layanan kesehatan dan pendidikan yang belum merata, keterbatasan transportasi antar pulau, hingga dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan oleh masyarakat pesisir.

Forum yang mengusung tema "Embrace Humanity from Islands of Hope Through the Ocean of Justice" ini diselenggarakan Gerak Bersama Perempuan Maluku (GBPM) dan mendapat  IPAS Indonesia melalui Program ARUMBAE . Kegiatan yang menjadi wadah konsolidasi suara perempuan dari berbagai gugus pulau di Maluku, hadir membawa pengalaman dan persoalan yang beragam, namun memiliki tujuan yang sama, yakni memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan anak di wilayah kepulauan.

Ketua Panitia, Jacqualine Akywen, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini lahir dari kesadaran bahwa perempuan di daerah kepulauan masih menghadapi tantangan yang kompleks. Selain persoalan kekerasan berbasis gender, perempuan juga harus berhadapan dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar akibat kondisi geografis Maluku yang tersebar.

"Harapan lahir dari pulau-pulau yang kita cintai. Karena itu, perjuangan perempuan Maluku tidak bisa dilepaskan dari perjuangan menghadirkan keadilan bagi masyarakat kepulauan,"Ungkapnya dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku (BPMPM)  Ambon, Jumat (12/6).

Dalam forum tersebut, berbagai persoalan strategis dibahas berdasarkan pengalaman perempuan dari empat gugus pulau di Maluku. Beberapa isu yang mengemuka antara lain sulitnya akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di pulau-pulau kecil, tingginya biaya transportasi yang membatasi akses pendidikan, kerentanan perempuan pesisir terhadap dampak perubahan iklim, serta perlunya penguatan ekonomi perempuan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan.

Forum ini juga menjadi momentum untuk menyusun rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku serta pemerintah kabupaten/kota agar kebijakan pembangunan lebih memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan.

Berdasarkan pantauan Ekspressi Maluku, para peserta menilai bahwa pembangunan di Maluku tidak dapat disamakan dengan daerah daratan. Konektivitas antar pulau, pemerataan layanan dasar, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak di wilayah terpencil harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Selain seminar bertema "Milestone Perjuangan Perempuan Maluku untuk Hak Asasi Manusia di Tengah Tantangan Global", forum ini juga menghadirkan diskusi mengenai keadilan reproduksi, keadilan iklim, keadilan hukum dan HAM, serta penguatan jaringan gerakan perempuan di Maluku.

Melalui Forum Konsolidasi Perempuan 1000 Pulau, para peserta berharap suara masyarakat dari pulau-pulau kecil tidak hanya didengar, tetapi juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada masyarakat kepulauan.

"Kami datang dari pulau-pulau yang berbeda, tetapi disatukan oleh harapan yang sama, yaitu Maluku yang lebih adil bagi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat kepulauan," menjadi semangat yang mengemuka dalam forum yang diselenggarakan oleh IPAS Indonesia bersama Gerak Bersama Perempuan Maluku.(**)