EKSPRESSIMALUKU,AMBON – Pengurus Majelis Latupati Provinsi Maluku periode 2026–2031 resmi dikukuhkan dalam sebuah agenda kelembagaan yang berlangsung di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa, 10/11/2026. Pengukuhan ini menjadi penting dalam memperkuat eksistensi lembaga adat sekaligus mempertegas peran para pemimpin negeri dalam menjaga persatuan, budaya, dan kearifan lokal di Bumi Raja-Raja.

Kepengurusan baru tersebut diharapkan mampu membawa semangat pembaruan serta memperkuat konsolidasi para pemimpin negeri adat dari 11 kabupaten/kota di Maluku. Majelis Latupati diharapkan semakin berperan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan musyawarah dalam menjawab berbagai tantangan sosial, budaya, maupun pembangunan masyarakat adat.

Dalam struktur kepengurusan periode ini, Salhana Pelu, Raja Negeri Hitu Lama, dipercaya mengemban amanah sebagai Sekretaris Umum. Sementara itu, Irsandi H. Tiakoly, Raja Negeri Tomalehu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, mendapat kepercayaan sebagai Anggota Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom).

Irsandi menyampaikan bahwa keterlibatan para pemimpin negeri adat dari berbagai wilayah merupakan kekuatan penting dalam membangun kebersamaan serta memperkuat eksistensi Majelis Latupati Maluku.

Menurutnya, amanah yang diberikan bukan sekadar tanggung jawab organisasi, tetapi juga bentuk komitmen untuk menjaga nilai-nilai adat dan mempererat hubungan persaudaraan antarnegeri.

"Keterlibatan para pemimpin negeri adat dari berbagai wilayah di Maluku menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kebersamaan di lingkungan Majelis Latupati. Kita ingin lembaga adat ini semakin solid dan mampu menjalankan perannya bagi masyarakat," ungkap Irsandi.

Ia yang bergelar Upu Latu Yase Helekota dari Negeri Tomalehu Barat itu juga menegaskan bahwa adat dan budaya merupakan identitas yang harus terus dijaga di tengah perkembangan zaman.

"Adat tetap hidup, persaudaraan terjaga, dan budaya Maluku terus diwariskan. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab para raja atau pemangku adat, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan nilai-nilai leluhur tetap hidup dalam kehidupan generasi mendatang," tegasnya.

Secara khusus, Irsandi berharap Bidang Informasi dan Komunikasi dapat mengambil peran strategis dalam memperkuat tata kelola informasi kelembagaan. Hal tersebut mencakup pendokumentasian aktivitas adat dan budaya, penyebarluasan informasi organisasi, serta publikasi berbagai potensi dan kearifan lokal negeri-negeri adat di Maluku.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi harus menjadi peluang bagi Majelis Latupati untuk memperkenalkan kekayaan budaya Maluku secara lebih luas, sekaligus memastikan warisan leluhur tetap dikenal oleh generasi muda.

"Informasi dan komunikasi harus menjadi jembatan yang menghubungkan seluruh negeri adat. Potensi budaya, tradisi, dan berbagai kegiatan masyarakat adat perlu didokumentasikan serta dipublikasikan agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman," tambahnya.

Sebelumnya, Musyawarah Besar (Mubes) IV Majelis Latupati Provinsi Maluku telah berlangsung di Gedung Baileo Oikumene, Ambon, pada 16 Oktober 2026. Forum tersebut menetapkan Reza Valdo Maspaitella sebagai Ketua Umum Majelis Latupati Maluku periode 2026–2031.

Mubes IV menjadi momentum konsolidasi para pemimpin adat dari 11 kabupaten/kota di Maluku untuk menentukan arah kepemimpinan sekaligus merumuskan keberlanjutan organisasi ke depan.

Keberadaan Majelis Latupati sendiri memiliki posisi strategis sebagai wadah pemersatu para pemimpin negeri adat. Lembaga ini tidak hanya berperan menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya, tetapi juga diharapkan mampu memperkuat hubungan antarnegeri serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan adat melalui dialog, mufakat, dan musyawarah.

Dengan dikukuhkannya kepengurusan periode 2026–2031, Majelis Latupati Maluku diharapkan semakin kuat sebagai mitra strategis dalam menjaga keharmonisan masyarakat, merawat persaudaraan, serta mempertahankan identitas budaya Maluku.

"Menjaga adat bukan hanya tentang mempertahankan warisan masa lalu, tetapi juga memastikan jati diri Maluku tetap hidup dan menjadi pegangan bagi generasi masa depan," tutup Irsandi.