MASOHI,EKSPRESSIMALUKU,- Anggota DPD RI, Nono Sampono, menyoroti pentingnya penguatan daerah kepulauan dalam agenda reses yang dilakukan di Maluku. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat kepulauan harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Menurutnya, kegiatan reses menjadi momen penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Berbagai persoalan yang dihimpun nantinya akan dipilih dan dibahas bersama mitra kerja untuk dicarikan solusi yang tepat.

“Maluku sebagai provinsi berbasis kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tidak bisa disamakan dengan daerah daratan. Potensi perikanan dan kelautan harus didukung dengan kebijakan yang memadai,” ujar Nono Sampono usai Rapat dengar pendapat terkait isu-isu tugas lingkup komite II DPD RI bersama Dinas Perikanan Maluku Tengah, Rabu, 06/06/2026.

Ia juga menambahkan bahwa terdapat delapan provinsi kepulauan yang memiliki kepentingan serupa, yakni Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Perjuangan untuk memperkuat status dan perhatian terhadap daerah kepulauan, lanjutnya, telah berlangsung selama hampir 25 tahun atau lima periode. Meski sebelumnya belum membuahkan hasil, upaya tersebut terus diperjuangkan melalui lembaga legislatif, baik di DPR maupun DPD.

“Sudah lima periode kami memperjuangkan ini. Dua periode di DPR belum berhasil, dan sekarang tiga periode di DPD. Mudah-mudahan periode ini bisa terwujud,” kata dia.

Selain itu, Nono Sampono juga menyinggung program Kampung Merah Putih yang dinilai sebagai bentuk penguatan dari kebijakan yang telah ada. Program ini disebut bukan hal baru, melainkan inovasi untuk mendorong kolaborasi antar berbagai komponen.

Menurutnya, melalui program tersebut, pemerintah pusat dapat memiliki kendali yang lebih baik terhadap pelaksanaan pembangunan hingga ke tingkat daerah. Sistem yang berjenjang dari pusat hingga desa diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program.

“Koperasi Merah Putih ini sebenarnya sebagai pendamping untuk membantu struktur pemerintahan yang sudah ada,” jelasnya.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan bahwa kondisi keuangan negara saat ini masih menghadapi tantangan, terutama akibat dampak pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih.

Meski pandemi telah berlalu, berbagai kewajiban seperti utang dan pembiayaan masih harus diselesaikan. Hal ini menyebabkan beban anggaran negara semakin meningkat.

“Banyak kewajiban yang masih menumpuk sejak masa COVID-19, sehingga pemerintah harus mengelola keuangan secara hati-hati,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mengandalkan beberapa sumber utama, seperti pendapatan domestik, pajak, serta pembiayaan melalui pinjaman.

Bahkan, dalam kondisi tertentu, pinjaman masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dasar negara. Kondisi ini, kata dia, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami banyak negara di dunia.

Melalui agenda reses ini, Nono Sampono berharap berbagai aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan, dapat segera ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang konkret dan berpihak pada daerah. (Fth)