AMBON,EKSPRESSIMALUKU.com - Majelis Latupati Provinsi Maluku dan Gerak Bersama Perempuan Maluku (GBPM) berkomitmen memperkuat kemitraan  melindungi perempuan dan anak dalam komunitas adat serta memperjuangkan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Maluku.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Ketua Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku, Upulatu Reza Valdo Maspaitela, dengan perwakilan GBPM di kantor Sekretariat Majelis Latupati Maluku, Kamis (12/11/2026). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah forum yang diselenggarakan GBPM sepanjang 2026, termasuk Diskusi Publik dan Penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama 11 Pihak pada momentum International Women's Day, 7 Maret 2026, serta Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau pada 11–13 Juni 2026 lalu .

Dalam pertemuan tersebut, Koordinator GBPM, Lusi Peilouw, menyampaikan lima persoalan mendasar yang masih dihadapi perempuan adat di Maluku, mulai dari kerentanan terhadap kekerasan, penerapan norma adat yang bias gender, penanganan kasus yang berpotensi merugikan korban, terbatasnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan adat, hingga ancaman terhadap ruang hidup masyarakat adat akibat pengalihan fungsi dan penguasaan wilayah oleh negara maupun korporasi.

Menanggapi hal tersebut, Upulatu Reza Valdo Maspaitela menyatakan komitmen Majelis Latupati untuk menindaklanjuti pernyataan bersama dan rekomendasi yang telah diterima. Sejumlah langkah yang menjadi perhatian antara lain memperkuat fungsi keluarga sebagai ruang awal pencegahan kekerasan, mendorong pemulihan korban khususnya anak-anak, serta menyebarluaskan dokumen komitmen bersama kepada Majelis Latupati kabupaten dan kota.

Selain itu, Majelis Latupati juga mendorong kodifikasi norma dan aturan adat agar penerapannya lebih adil, tidak diskriminatif, dan tidak merugikan korban. Negeri Rutong yang telah menuangkan norma dan aturan adat dalam peraturan negeri dinilai dapat menjadi salah satu contoh praktik tersebut.

Majelis Latupati juga menyatakan dukungan terhadap perjuangan masyarakat adat untuk memperoleh kewenangan dalam mengelola dan menentukan masa depan tanah serta ruang hidupnya.

Pertemuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga adat dan gerakan masyarakat sipil dalam membangun perlindungan perempuan dan anak, memperkuat kelembagaan adat yang inklusif, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Kedua pihak berharap kemitraan tersebut dapat diwujudkan melalui langkah nyata untuk menghadirkan keadilan, menjaga martabat manusia, dan memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat di Maluku (dd)