Cukup sudah.  

Larike bukan negeri tanpa ingatan.

Di tengah sakralnya Pukana 27 Maret 2026, justru lahir kegelisahan yang selama ini dipendam. Klaim darah raja dilontarkan dari atas mimbar, seolah publik Larike tidak tahu, tidak melihat, dan tidak mengingat. Padahal kenyataannya: rakyat tahu persis siapa yang berdiri di depan mereka.

Selama ini, ketaatan mungkin terlihat. Namun jangan salah tafsir—ketaatan tidak selalu berarti pengakuan. Bisa jadi itu lahir dari pengaruh, dari pendekatan kuasa, dari janji-janji yang dibungkus rapi tentang relasi, akses, dan masa depan.

Apakah semua itu cukup menutupi kebenaran?  

Jawabannya mulai terlihat. Tidak lagi dalam bisikan atau ruang tertutup, tapi muncul ke permukaan—terang, terbuka, dan sulit dibendung.

Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal benar atau tidak benar. Dan ketika rakyat mulai berani mempertanyakan, satu hal harus disadari: kekuasaan bisa dibangun dengan narasi, tapi legitimasi hanya berdiri di atas kebenaran.

Legitimasi Diuji di Atas Mimbar

Di balik gegap gempita Pukana terselip kegelisahan yang tak bisa lagi dibungkam. Ini bukan sekadar pilihan kata dalam sambutan atau etika berbicara di forum resmi. Ini menyentuh hal yang lebih dalam: legitimasi.

Ketika seorang pemimpin dengan percaya diri mengklaim garis keturunan, bahkan menyebut diri bagian dari _mataruma_ sejarah kepemimpinan adat, publik tidak hanya mendengar—publik mengingat. Dan ingatan masyarakat Larike bukan ingatan yang pendek.

Masyarakat tahu. Masyarakat melihat. Lebih dari itu, masyarakat memahami jati diri pemimpinnya, jauh sebelum ia berdiri di atas mimbar dengan segala atribut kekuasaan.

Kontradiksi yang Telanjang

Di sinilah kontradiksi itu muncul. Bagaimana mungkin narasi “keturunan ke-12 dari mataruma parenta” digaungkan lantang, sementara ruang percakapan warga justru dipenuhi keraguan? Ini bukan bisik-bisik tanpa dasar. Ini akumulasi pengetahuan kolektif yang tumbuh bersama perjalanan panjang negeri ini.

Lebih ironis lagi, ketika klaim itu dibungkus retorika pemaksa: _“siapa yang mau protes? Tidak ada yang berani protes”_. Yang muncul bukan legitimasi, melainkan kesan dominasi. Seolah kebenaran ditentukan oleh siapa yang berbicara paling keras, bukan oleh fakta yang hidup di tengah masyarakat Larike.

Ketaatan Bukan Pengakuan Mutlak

Realitas sosial tidak bekerja seperti itu. Ketaatan warga Larike selama ini tak bisa serta-merta ditafsir sebagai pengakuan mutlak. Dalam banyak kasus, ketaatan lahir dari situasi kompleks: relasi kuasa, harapan perubahan, bahkan rayuan halus yang menjanjikan sesuatu di masa depan.

Maka publik mulai bertanya lebih tajam: Apakah kepemimpinan ini lahir dari legitimasi adat, atau hanya berdiri di atas konstruksi persepsi yang dibangun selama masa jabatan?

Tak bisa dipungkiri, dalam dinamika lokal, pengaruh, kedekatan, dan iming-iming kerap memainkan peran. Janji pembangunan, akses ke kabupaten, provinsi, hingga pusat—semua bisa jadi alat meredam kritik dan membangun citra.

Tapi sampai kapan?

Batas Kesabaran Kolektif

Masyarakat tidak bisa terus digiring narasi yang tak sejalan dengan kenyataan yang mereka rasakan. Ada batas di mana kesabaran berubah jadi kesadaran. Ada titik di mana diam berubah jadi sikap. Dan ketika titik itu tercapai, semua retorika akan diuji.

Pukana, sebagai simbol persatuan dan warisan adat, seharusnya jadi ruang pemersatu—bukan panggung klaim _mataruma_ dan sindiran yang justru berpotensi memecah. Ketika mimbar adat dipakai membangun narasi yang tak sejalan dengan ingatan kolektif, yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas individu, tapi keutuhan nilai adat itu sendiri.

Ini bukan soal menjatuhkan. Ini soal meluruskan.

Ini bukan soal menyerang. Ini soal menjaga marwah negeri adat.

Karena Negeri Larike tidak dibangun oleh satu nama, satu jabatan, atau satu periode kekuasaan. Negeri ini berdiri di atas sejarah panjang, nilai adat, dan kesadaran kolektif warganya.

Dan sejarah, seperti halnya masyarakat, tidak pernah benar-benar lupa. (SP-2736)