PIRU, EKSPRESIMALUKU – Dugaan penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Seriawan, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, akhirnya terungkap. 

Dalam kasus yang menyeret pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2022 dan 2023 tersebut, polisi menetapkan Kepala Desa Seriawan berinisial AP sebagai tersangka. Pengungkapan perkara itu disampaikan Kapolres SBB AKBP Refindo Pradikta Rulando dalam konferensi pers yang berlangsung di Aula Polres SBB, Jumat (13/11/2026).

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten SBB, dugaan penyimpangan pengelolaan ADD dan DD tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara, daerah, atau desa sebesar Rp451.049.100.

Kerugian tersebut terdiri atas Rp159.896.040 pada Tahun Anggaran 2022 dan Rp291.153.060 pada Tahun Anggaran 2023. Angka itu tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat SBB Nomor 700.1.2.1/15 tertanggal 15 Oktober 2026.

Dalam dokumen penyidikan, Negeri Seriawan diketahui menerima transfer ADD dan DD melalui rekening pemerintah desa di Bank Maluku-Malut sebesar Rp1.414.378.000 pada 2022 dan Rp1.335.097.652 pada 2023.

Namun, dalam proses pengelolaan anggaran tersebut, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Dugaan penyimpangan itu antara lain berupa pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif untuk pembayaran upah tenaga kerja, pembangunan bak air bersih, belanja modal kendaraan bermotor, serta kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan.

Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga atau mark-up pada sejumlah kegiatan pengadaan dan pembangunan. Di antaranya pengadaan bahan bantuan material, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan fasilitas jamban, belanja pakaian, serta pengadaan makan dan minum relawan Covid-19.

Tidak hanya itu, dugaan penyimpangan juga mencakup kelebihan pembayaran jasa angkut, pertanggungjawaban fiktif belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan kendaraan, hingga pengeluaran kas ADD dan DD yang tidak disertai bukti pertanggungjawaban yang memadai.
Untuk memperkuat pembuktian, penyidik Satreskrim Polres SBB telah memeriksa 32 orang saksi. 

Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari masyarakat penerima bantuan, pemilik toko, perangkat desa, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pegawai Badan Umum Daerah (BUD), hingga auditor.

Sejumlah alat bukti juga telah dikumpulkan, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen surat, serta barang bukti lainnya. Dokumen tersebut antara lain surat keputusan pengangkatan perangkat Negeri Seriawan, rekening koran Bank Maluku atas nama pemerintah desa, dokumen APBDes, serta laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022.

Dalam perkara ini, AP diketahui menjabat sebagai Kepala Desa Seriawan sejak 2021 hingga saat ini. Berdasarkan surat keputusan bupati, AP juga berkedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
Penetapan AP sebagai tersangka dilakukan melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/113/XI/RES.3.3./2026/Satreskrim tertanggal 4 November 2026.

Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa pengelolaan ADD dan DD harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebab, anggaran desa merupakan instrumen penting untuk mendorong pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, proses hukum terhadap perkara ini harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan bukan merupakan putusan yang menyatakan seseorang bersalah.
Seluruh dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada AP tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(***).