MASOHI,EKSPRESSIMALUKU,- Ketua Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia, Maluku Tengah, Gaya Ridwan Pattilouw, menyampaikan harapan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mendukung aspirasi guru honorer madrasah swasta.

Hal itu disampaikan usai audiensi yang digelar di gedung wakil rakyat, Jln R.A. Kartini, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu, 05/11/2025.

Ia juga meminta maaf karena tidak sempat menginformasikan rencana pertemuan tersebut kepada Sekretariat DPRD sebelumnya.

Pattilouw menjelaskan bahwa guru‑guru madrasah di Maluku Tengah, khususnya yang mengajar di lembaga swasta, merasa “di‑anak‑tirikan”. Mereka menyatakan belum pernah mendapatkan perhatian atau bantuan dari meski telah mengabdikan diri selama puluhan tahun.

“Kami selama ini merasa termajinalkan. Meras tidak pernah diperhatikan, padahal kami mengabdikan diri di sekolah dengan tujuan yang sama dengan guru lainnya yakni mencerdaskan anak bangsa,"ungkapnya.

Salah satu tuntutan utama PGM Indonesia dalam audien yang di lakukan bersama DPRD Maluku Tengah adalah pembentukan peraturan daerah (perda) yang menjamin hak-hak guru non‑PNS di madrasah swasta.

Menurut Pattilouw, saat ini hampir tidak ada alokasi anggaran untuk mereka, sehingga kondisi kehidupan guru menjadi sangat memprihatinkan.

PGM Indonesia berharap kebijakan pendidikan di Maluku Tengah dapat lebih inklusif, melibatkan guru madrasah swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

“Kami juga mencerdaskan anak bangsa. Olehnya itu kami meminta dukungan DPRD agar hak‑hak kami dapat dipenuhi seperti guru lainnya,” harap Pattilouw.

Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa, memberikan apresiasi atas dedikasi para guru madrasah. Ia mengungkapkan telah menghubungi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP‑SDM) untuk menanyakan mekanisme pemberian hak kepada guru honorer madrasah swasta.

“BKP‑SDM sudah menyampaikan prosedurnya, namun guru yang baru dua tahun mengabdi belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran,” ujar Haurissa.

Haurissa menambahkan bahwa DPRD akan mengundang dinas teknis terkait untuk membahas masalah ini lebih lanjut, meskipun belum dapat memberikan kepastian.

“Kami merasakan apa yang dirasakan Bapak‑Ibu sebagai tenaga pengajar di madrasah swasta yang merasa termarjinalkan. Kami meminta tetap sabar, dan tetap bersemangat, dan akan terus memperjuangkan nasib guru honorer,” imbuh Haurissa. (Fth)