JAKARTA,EKSPRESSIMALUKU,- Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melakukan penandatanganan kesepakatan penyediaan 3.000 rumah subsidi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Nota kesepakatan itu disusul dengan pendatangan oleh Bupati/Wali Kota se-Maluku, disaksikan pihak BTN, BP Tapera, Anggota DPR RI Saidah Uluputty, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, hingga berbagai stakeholder lainnya.

Lewat komitmen itu, Kementerian PKP bersama BP Tapera mengalokasikan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan ASN Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2025.

Harapannya, semakin banyak masyarakat dan ASN yang bisa tinggal di rumah layak huni, mengurangi beban berat kepemilikan hunian di daerah kepulauan yang selama ini penuh tantangan.

Menteri PKP Maruarar Sirait sempat menggelar audiensi bersama gubernur dan para bupati/wali kota se-Maluku dan menekankan tentang kebijakan berbasis satu data dari BPS sebagaimana yang ditegaskan Presiden RI.

“Ini kesempatan emas buat bupati/wali kota se-Maluku untuk bicara dengan Kepala BPS langsung. Supaya bapak dapat data, informasi, karena data itu penting. Saya sudah perintahkan kita satu data, data dari BPS,” tegas Maruarar.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisaa memastikan posisi Maluku dalam membangun dengan dasar data yang jelas.

“Kami memiliki data akurat, dengan data BPS data yang bisa kita andalkan. Jadi kita tidak salah untuk menyasar target penerima bantuan, jadi Valid,” tambahnya. (*)