PIRU,EKSPRESSIMALUKU, - Dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tahun 2021 terus menjadi sorotan publik. Gerakan SBB Bersih (GS3B) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan dan profesional.

Sorotan itu mencuat setelah Kejari SBB melakukan pemeriksaan terhadap mantan bendahara maupun bendahara aktif di lingkungan Sekretariat DPRD SBB terkait dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp2 miliar.

Ketua GS3B, Jacobis Heatubun, SE, mengapresiasi langkah Kejari SBB yang mulai membawa perkara tersebut ke tahap pemeriksaan dan penyelidikan. Namun demikian, ia menegaskan publik masih menunggu keseriusan aparat penegak hukum dalam membongkar seluruh pihak yang diduga terlibat.

“Kami mengapresiasi langkah Kejari Seram Bagian Barat yang telah memproses kasus ini melalui pemeriksaan dan penyelidikan. Namun publik tentu menunggu perkembangan lebih lanjut terkait dugaan korupsi SPPD fiktif di Sekretariat DPRD SBB,” ujar Jacobis, Kamis (14/05/2026).

Menurutnya, pemeriksaan terhadap mantan bendahara dan bendahara aktif menjadi pintu masuk penting untuk mengungkap dugaan praktik perjalanan dinas fiktif yang terjadi di internal Sekretariat DPRD SBB.

Ia juga menyinggung adanya informasi bahwa salah satu pihak yang diperiksa disebut telah mengakui adanya perjalanan dinas fiktif. Karena itu, aparat penegak hukum diminta segera mendalami aliran anggaran serta pihak-pihak yang diduga menikmati dana tersebut.

“Adanya temuan dan pemeriksaan terhadap mantan bendahara maupun bendahara aktif tentu menjadi perhatian publik. Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum mengusut perkara ini secara transparan, profesional, dan hingga tuntas,” tegasnya.

Jacobis mengingatkan agar penanganan perkara tersebut tidak berjalan lambat, mengingat masyarakat saat ini menaruh perhatian besar terhadap komitmen penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di daerah.

“Jangan sampai perkara ini berjalan lambat sementara publik menunggu hasilnya. Penegakan hukum harus dilakukan secara cepat dan terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga,” tambahnya.

GS3B juga meminta seluruh pihak yang mengetahui mekanisme perjalanan dinas maupun aliran anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD SBB agar bersikap kooperatif dalam membantu proses penyidikan yang sedang berjalan.

“Kami mendukung penuh aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih,” tutup Jacobis.(***).