KAIRATU, EKSPRESSIMALUKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) bersama Pemerintah Kabupaten SBB menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 melalui rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat DPRD SBB, Kairatu, Jumat (13/11/2026).

Penetapan Propemperda tersebut menjadi bagian penting dari agenda legislasi daerah dalam menentukan arah dan prioritas pembentukan peraturan daerah untuk tahun 2027.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD SBB dan dihadiri Bupati Seram Bagian Barat, Ir. Asri Arman, MT, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten SBB.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asri Arman menyambut baik penetapan Propemperda 2027. Ia berharap program legislasi yang telah disepakati dapat menjadi landasan dalam menghadirkan produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

Menurutnya, setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Propemperda tidak boleh hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi harus memiliki manfaat nyata serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Karena itu, penyusunan regulasi daerah perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan hukum, kondisi sosial masyarakat, serta berbagai persoalan pembangunan yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kepastian hukum.

Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar prioritas rancangan peraturan daerah untuk dibahas dalam satu tahun anggaran. Melalui program tersebut, DPRD dan pemerintah daerah memiliki pedoman dalam menentukan regulasi yang perlu diprioritaskan.

Dengan ditetapkannya Propemperda 2027, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten SBB selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, tantangan sesungguhnya bukan hanya terletak pada penetapan daftar rancangan peraturan daerah, melainkan bagaimana setiap produk hukum yang dihasilkan mampu menjawab persoalan riil di tengah masyarakat.

Masyarakat tentu berharap regulasi yang dilahirkan tidak berhenti sebagai dokumen hukum dan administrasi pemerintahan, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan untuk mendorong pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta melindungi kepentingan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dengan demikian, Propemperda 2027 diharapkan menjadi momentum bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten SBB untuk memperkuat sinergi legislasi, menghadirkan regulasi yang berkualitas, serta memastikan setiap kebijakan daerah berpijak pada kebutuhan dan kepentingan rakyat.(***).