MASOHI,EKSPRESSIMALUKU,- Upaya Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memperjuangkan penanganan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat kembali membuahkan hasil. Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Kementerian Pekerjaan Umum, langsung bergerak melakukan survei lapangan di lokasi abrasi pantai Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Senin, 13/07/2026.

Survei tersebut dipimpin tim teknis BWS Maluku dan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah, Hasan Firdausi, serta Ketua Komisi III DPRD Maluku Tengah, Syahbudin Hayoto.

Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut atas permintaan langsung Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, kepada Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo, saat kunjungan kerja Menteri di Banda Neira beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati turut didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, dan menyampaikan sejumlah kebutuhan infrastruktur strategis di Kabupaten Maluku Tengah, termasuk penanganan abrasi pantai di Negeri Haya dan kondisi talud di sekitar Pelabuhan Banda Neira.

Usai melakukan survei di Negeri Haya, tim BWS Maluku langsung kembali ke Ambon dan pada malam harinya bertolak menuju Banda Neira menggunakan KM Labobar guna melaksanakan survei lanjutan terhadap kondisi talud di kawasan pelabuhan.

Berdasarkan hasil survei awal, sedikitnya sekitar 850 meter garis pantai di Negeri Haya membutuhkan pembangunan talud pengaman untuk mencegah abrasi yang terus mengancam permukiman warga.

Tim teknis BWS Maluku juga merencanakan penggunaan konstruksi cincin beton (concrete ring) sebagai struktur awal pengaman pantai sebelum dilakukan soil test atau uji kondisi tanah.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Maluku Tengah, Rahmat, mengatakan gerak cepat pemerintah pusat dalam merespons usulan Bupati menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan Bupati Maluku Tengah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Respons cepat dari Menteri Pekerjaan Umum dan tindak lanjut yang dilakukan BWS Maluku menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat Maluku Tengah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat,” ujar Rahmat, Selasa, 14/07/2026.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berharap hasil survei tersebut dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk program pembangunan sehingga persoalan abrasi di Negeri Haya dan kerusakan talud di Pelabuhan Banda Neira dapat segera tertangani.

“Kami berharap seluruh proses teknis dapat berjalan lancar sehingga pembangunan pengaman pantai dan penanganan talud dapat direalisasikan secepatnya demi melindungi masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi serta transportasi di daerah,” tambahnya.

Rahmat menegaskan, kecepatan tindak lanjut tersebut menjadi bukti nyata kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum, dan BWS Maluku dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan infrastruktur yang dihadapi masyarakat. (**)