PIRU, EKSPRESSIMALUKU – Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Asri Arman, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Advokasi Hasil Analisis Situasi Pendampingan Intervensi Gizi Spesifik oleh Poltekkes Kemenkes Maluku Fase II Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati SBB, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pelaksanaan program percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi yang lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.

Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati SBB Selfinus Kainama, Sekretaris Daerah Kabupaten SBB, Ketua TP-PKK Kabupaten SBB, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala puskesmas, serta para kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Asri Arman menegaskan bahwa persoalan gizi, khususnya stunting, masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.

“Masalah gizi, termasuk stunting, harus ditangani secara bersama-sama melalui langkah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hasil analisis situasi yang dipaparkan hari ini harus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran,” tegas Bupati.

Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita yang menjadi kelompok sasaran utama intervensi gizi spesifik.

Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Asri Arman menilai pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program penanganan stunting. Karena itu, para kepala desa didorong untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia, termasuk dana desa, guna menunjang program kesehatan dan perbaikan gizi di tingkat masyarakat.

Sementara itu, dalam kegiatan advokasi tersebut, tim dari Poltekkes Kemenkes Maluku memaparkan hasil analisis situasi terkait kondisi gizi masyarakat, faktor-faktor penyebab masalah gizi, serta rekomendasi berbagai langkah intervensi yang perlu dilakukan secara terpadu.

Paparan tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan peluang dalam memperkuat pelaksanaan program intervensi gizi spesifik di Kabupaten Seram Bagian Barat. 

Hasil analisis itu diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program dan pengambilan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun desa.
Wakil Bupati SBB, Selfinus Kainama, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut juga mengajak seluruh OPD, camat, kepala desa, dan tenaga kesehatan untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung program kesehatan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan penurunan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
Kegiatan advokasi berlangsung dengan sesi pemaparan materi, diskusi, serta penyampaian berbagai masukan dari peserta. 

Sejumlah isu strategis terkait pelaksanaan program gizi di lapangan turut dibahas sebagai bahan evaluasi dan penyusunan langkah tindak lanjut.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berharap pelaksanaan Intervensi Gizi Spesifik Fase II Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendukung percepatan penurunan stunting serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.(Memet).