AMBON, EKSPRESSIMALUKU, – Aktivis dan mahasiswa asal Pulau Manipa menyatakan kesiapan mereka menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Seram Bagian Barat (SBB) guna menuntut kejelasan terkait pemangkasan Tunjangan Daerah Terpencil (TDT) bagi guru yang telah berlangsung lebih dari lima tahun. Minggu, 21/06/2026.

Koordinator aksi, Hasan Pelu, mengatakan aksi tersebut akan menyasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten SBB, Dinas Pendidikan Kabupaten SBB, serta Bupati SBB, Ir. Asri Arman, yang dinilai perlu memberikan penjelasan terkait kebijakan pemangkasan TDT yang masih menjadi polemik di Kecamatan Kepulauan Manipa.

Menurut Hasan, dasar pemangkasan TDT yang hanya didasarkan pada perubahan status desa dalam administrasi dinilai tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan. 

Ia menegaskan bahwa jika Pulau Kelang dan Pulau Buano masih menerima TDT, maka tidak ada alasan kuat bagi pemerintah untuk memangkas hak serupa bagi guru di Pulau Manipa yang masih menghadapi keterbatasan akses, infrastruktur, serta pelayanan dasar.

Hasan juga menambahkan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, pada tahun sebelumnya terdapat dua guru ASN yang berpindah tugas ke Pulau Kelang dengan salah satu pertimbangan karena tidak lagi menerima Tunjangan Daerah Terpencil (TDT).

“Jika informasi itu benar, maka hal ini menjadi kekhawatiran serius bagi kami. Tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat akan terjadi perpindahan guru secara massal dari Pulau Manipa, yang tentu akan berdampak pada terganggunya proses pendidikan di wilayah tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika kondisi tersebut terjadi maka generasi penerus di Pulau Manipa berpotensi tidak mendapatkan layanan pendidikan secara maksimal akibat kekurangan tenaga pendidik.

Lebih lanjut, Pelu mengaku juga mempertanyakan perubahan status desa di Pulau Manipa dari “desa tertinggal” menjadi “desa berkembang”. Menurutnya, perubahan tersebut tidak sejalan dengan kondisi faktual di lapangan yang masih menunjukkan keterbatasan infrastruktur dan akses pelayanan dasar.

“Secara administrasi mungkin berubah menjadi desa berkembang, tetapi faktanya Pulau Manipa masih sangat tertinggal dan terisolasi dari berbagai aspek kehidupan,” ungkapnya.

Ia mencontohkan kondisi transportasi laut di wilayah tersebut, termasuk tidak beroperasinya kembali KMP Tanjong Sole hingga saat ini.

Menurutnya, hal tersebut semakin memperkuat bahwa aksesibilitas masyarakat masih sangat terbatas, meski beberapa fasilitas publik telah dibangun menggunakan anggaran negara.

“Lihat saja KMP Tanjong Sole, sampai sekarang sudah tidak lagi beroperasi. Padahal dermaga pelabuhan dibangun menggunakan uang negara,” tambahnya.

Hasan menyebut, pihaknya dalam waktu dekat akan melayangkan surat pemberitahuan aksi kepada Polres SBB sebelum menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati SBB. 

Aksi tersebut akan melibatkan mahasiswa dan masyarakat Pulau Manipa untuk menyuarakan aspirasi secara bersama-sama.

Ia menegaskan aksi yang dilakukan tetap bersifat damai dan konstitusional sebagai bentuk desakan agar pemerintah daerah segera memberikan kejelasan serta solusi atas persoalan TDT yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Hasan berharap Bupati SBB bersama OPD terkait dapat membuka ruang dialog dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat secara transparan dan berkeadilan.

“Kami datang untuk memperjuangkan hak, bukan untuk membuat kegaduhan. Kami berharap pemerintah melihat kondisi sebenarnya di Pulau Manipa,” pungkasnya.
(Memet)