SBB/PIRU,EKSPRESSIMALUKU, - Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) diwarnai kritik keras dari Kepala Desa Tahapulu. Ia menilai paparan program pemerintah daerah tidak memberikan arah yang jelas dan cenderung mengabaikan persoalan mendasar di tingkat desa. Kamis, 09/04/2026.

Dalam forum tersebut, Kades Tahapulu secara terbuka mempertanyakan substansi materi yang disampaikan pemateri. Menurutnya, program yang dipaparkan masih bersifat normatif dan belum menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Paparan seperti ini tidak memberi kepastian. Yang dibutuhkan masyarakat adalah program konkret, bukan sekadar konsep yang berulang setiap tahun,” ujarnya.

Kritik kemudian mengerucut pada polemik desa persiapan di wilayah kepulauan seperti Pulau Manipa, Pulau Kelang, dan Pulau Buano. Ia menilai pemerintah daerah belum menindaklanjuti pembatalan desa persiapan oleh Pemerintah Provinsi Maluku secara serius.

Hingga kini, kata dia, belum ada Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur secara resmi pembatalan status desa persiapan tersebut. Kondisi ini disebut menciptakan ketidakpastian hukum di tingkat desa.

“Provinsi sudah membatalkan, tetapi kabupaten belum menindaklanjuti. Ini menimbulkan kekosongan hukum dan berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan desa,” tegasnya.

Ia memperingatkan, situasi tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga konflik sosial di masyarakat jika terus dibiarkan tanpa kejelasan.

Selain itu, Kades Tahapulu menyoroti lemahnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, yang dinilai mencerminkan belum solidnya tata kelola pemerintahan daerah.

Tema RKPD Tahun 2027 yang mengusung “Penguatan Iklim Investasi untuk Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat” pun dinilai belum sejalan dengan realitas di lapangan, khususnya di wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses layanan dasar.

Sejumlah peserta Musrenbang tampak menaruh perhatian terhadap kritik tersebut. Namun hingga kegiatan berlangsung, belum terlihat adanya respons substansial dari pihak pemateri maupun perwakilan pemerintah daerah terkait isu yang disampaikan.

Pemerintah Kabupaten SBB hingga berita ini disusun juga belum memberikan keterangan resmi, terutama terkait kejelasan regulasi pembatalan desa persiapan di SBB secara umum dan wabil khusus Pulau Kelang. (Memet).