LEIHITUBARAT,EKSPRESSIMALUKU,- Polemik program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2025 di Negeri Larike semakin meluas. Setelah sebelumnya dipersoalkan karena kandang yang telah dibangun belum diisi ternak, kini masyarakat kembali menyoroti lokasi pembangunan yang dinilai tidak layak untuk kegiatan peternakan.

Sorotan tajam warga muncul setelah melihat langsung kondisi geografis lokasi kandang yang disebut berada di area curam dan kurang mendukung aktivitas beternak.

Kondisi tersebut dinilai berisiko serta tidak sesuai dengan standar lokasi usaha peternakan yang seharusnya aman, mudah diakses, dan menunjang produktivitas.

“Lokasinya seperti di pinggir jurang. Kalau untuk peternakan, masyarakat menilai itu tidak cocok dan berisiko,” ujar seorang warga yang ikut meninjau lokasi, Jumat, 20/03/2026.

Menurut warga, pemilihan lokasi pembangunan kandang seharusnya melalui kajian yang matang, baik dari sisi teknis maupun manfaat jangka panjang.

Mereka menilai, penentuan lokasi yang kurang tepat berpotensi membuat program ketahanan pangan tidak berjalan optimal, bahkan berisiko tidak berfungsi sama sekali.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait proses perencanaan program yang dibiayai menggunakan Dana Desa tersebut.

Warga menduga, penentuan lokasi dilakukan tanpa melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes) yang semestinya menjadi forum utama dalam menentukan arah pembangunan di tingkat negeri.

“Seharusnya lokasi seperti ini dibahas dulu dalam musyawarah desa. Kalau masyarakat dilibatkan, pasti bisa dipertimbangkan mana lokasi yang layak dan mana yang tidak,” ungkap warga lainnya.

Warga juga menilai bahwa pembangunan fasilitas peternakan di lokasi yang tidak strategis berpotensi menjadi temuan, terlebih jika tidak didukung dengan pengelolaan yang baik dan perencanaan yang tepat.

Selain itu, kondisi tersebut memperkuat kekhawatiran masyarakat bahwa program ketahanan pangan yang seharusnya menjadi solusi peningkatan ekonomi warga justru tidak memberikan manfaat yang maksimal.

“Kalau dari awal lokasi saja sudah tidak tepat, bagaimana program ini bisa berhasil? Ini yang membuat masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan perencanaan,” tambah seorang tokoh pemuda setempat.

Masyarakat pun mendesak Pemerintah Negeri Larike untuk memberikan penjelasan terbuka terkait dasar pemilihan lokasi pembangunan kandang tersebut, termasuk apakah telah melalui kajian teknis dan persetujuan bersama dalam forum resmi negeri.

Transparansi dinilai penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik sekaligus memastikan bahwa setiap penggunaan Dana Desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Negeri Larike belum memberikan klarifikasi resmi terkait polemik lokasi pembangunan kandang peternakan yang kini menjadi sorotan warga tersebut. (M-09)