MASOHI,EKSPRESSIMALUKU,- Upaya memperkuat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) serta kekerasan seksual di Kabupaten Maluku Tengah terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak.

Hal ini terlihat dalam kegiatan Lokakarya Multistakeholder Penanganan Kasus KTPA dan Kekerasan Seksual yang digelar atas kerja sama Yayasan Inisiatif Perubahan Akses menuju Sehat (IPAS) Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMNP3A) Maluku Tengah di Hotel Lelemuku, Masohi, Kamis, 05/03/2026.

Kegiatan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, tenaga kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya. Lokakarya diakhiri dengan buka puasa bersama sebagai bentuk mempererat silaturahmi antar peserta.

Community Access and Mobilization Advisor Yayasan IPAS Indonesia, Serlyeti Pulu, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat berbagai komponen penting dalam upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Tujuan kami bekerja bersama para pemangku kepentingan di Maluku Tengah adalah memperkuat komponen-komponen kunci agar perempuan, baik yang menjadi korban maupun yang berpotensi menjadi korban, mendapatkan perlindungan yang lebih baik,” ujar Serlyeti.

Ia menjelaskan, selama hampir satu tahun terakhir IPAS bersama organisasi mitra seperti Yayasan Gasira dan Yayasan Walang telah melakukan edukasi di tingkat komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk kekerasan.

Menurutnya, banyak tindakan yang sering dianggap sepele oleh masyarakat, seperti siulan, sentuhan tanpa izin, atau tindakan verbal tertentu, padahal termasuk dalam bentuk kekerasan berbasis gender.

“Kami mencoba membangun kesadaran di masyarakat bahwa tindakan yang sering dianggap kecil sebenarnya bisa menjadi bentuk kekerasan,” katanya.

Selain penguatan di tingkat komunitas, IPAS juga memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan agar mampu mengenali dan menangani korban kekerasan.

Serlyeti menyebutkan pelatihan tersebut melibatkan sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit, agar korban dapat memperoleh layanan pemulihan secara fisik maupun psikologis.

“Kami ingin memastikan layanan kesehatan mampu merespons dengan tepat ketika menemukan perempuan yang menjadi korban kekerasan,” jelasnya.

Melalui lokakarya ini diharapkan terbentuk koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, lembaga layanan, dan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku Tengah. (Fth)