AMBON,EKSPRESSIMALUKU,- Komisi III DPRD Provinsi Maluku memberikan apresiasi kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku atas langkah cepat dalam menangani kerusakan tanggul penahan ombak yang ambruk di Negeri Hattu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.

Kerusakan tanggul tersebut sebelumnya sempat mengakibatkan akses jalan yang menjadi jalur utama masyarakat di wilayah Leihitu Barat tertutup selama beberapa hari akibat terjangan ombak.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Al Hidayat Wajo, menilai langkah cepat yang dilakukan Dinas PU Maluku dalam melakukan penanganan darurat patut diapresiasi karena membantu membuka kembali akses transportasi masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku yang telah bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap ambruknya tanggul penahan ombak di Negeri Hattu yang sempat menyebabkan jalan tertutup selama dua hari,” ujar Wajo dalam keterangan yang diterima, Kamis, 12/03/2026.

Menurutnya, respon cepat tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga kelancaran akses transportasi di wilayah tersebut.

Meski demikian, Wajo menegaskan bahwa penanganan darurat saja tidak cukup. Ia meminta agar pemerintah provinsi segera menindaklanjuti dengan pembangunan talud dan perbaikan jalan secara permanen.

“Catatan penting kami adalah setelah penanganan darurat ini, pembangunan talud dan perbaikan jalan harus segera dilakukan secara permanen agar kerusakan serupa tidak terus berulang,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Selain itu, Komisi III DPRD Maluku juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku agar tetap konsisten dengan alokasi anggaran yang telah disepakati bersama DPRD dalam APBD Tahun 2026.

Wajo berharap anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta talud penahan sungai dan ombak tidak dialihkan ke program lain.

“Kami berharap kepada pemerintah provinsi agar anggaran yang telah dibahas bersama DPRD dalam APBD 2026 yang dialokasikan khusus untuk pembangunan jalan, jembatan, dan talud penahan sungai maupun ombak tidak dialihkan ke program lain,” ujarnya.

Menurutnya, konsistensi dalam penggunaan anggaran tersebut sangat penting agar persoalan akses transportasi masyarakat tidak menjadi kendala di kemudian hari.

Komisi III DPRD Maluku juga menegaskan akan terus mengawal pembangunan infrastruktur di wilayah Maluku, terutama di daerah pesisir yang rawan terdampak abrasi dan gelombang laut. (**)