SBB/PIRU,EKSPRESSIMALUKU, - Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mulai memacu strategi baru di tengah tekanan fiskal yang kian terasa. 

Melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) SBB menegaskan dorongan kuat terhadap sektor investasi dan penguatan UMKM sebagai penopang utama ekonomi daerah.

Hal ini disampaikan Kepala Bappeda SBB, Ruslan Nai, SH., MH., dalam sambutan pengantar pada kegiatan Musrenbang RKPD yang digelar di kntor Bupati Lantai III pada Kamis 09/04/2026.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini tidak sedang dalam situasi ideal. Tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor utama yang berdampak langsung terhadap ruang fiskal daerah.

“Pada tahun 2024 dana transfer sebesar Rp764,17 miliar, turun menjadi Rp753,35 miliar pada 2025, dan kembali merosot menjadi Rp661,47 miliar di tahun 2026. Ini tentu berdampak besar terhadap kemampuan belanja daerah,” ungkap Ruslan.

Dampak dari tekanan fiskal tersebut juga terlihat pada capaian pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai target. Pada tahun 2025, target pertumbuhan sebesar 5,214 persen, namun realisasinya hanya mencapai 4,354 persen.
“Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya belanja publik akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, terutama pada sektor infrastruktur,” jelasnya.

Di sisi lain, persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah serius. Data menunjukkan tingkat kemiskinan pada tahun 2024 berada di angka 22,314 persen dan hanya turun tipis menjadi 21,854 persen pada tahun 2025, masih jauh dari target 16,519 persen.

Menghadapi kondisi tersebut, Bappeda SBB mendorong perubahan arah kebijakan pembangunan dengan menitikberatkan pada penguatan iklim investasi serta pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya UMKM.

Tema pembangunan tahun 2027 pun ditetapkan secara tegas, yakni “Penguatan Iklim Investasi untuk Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.”

Ruslan menjelaskan, tema tersebut merupakan bagian dari penjabaran RPJPD tahap awal dengan fokus pada penguatan fondasi pembangunan, sekaligus memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten SBB 2025–2029.

Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, di antaranya reformasi tata kelola pemerintahan dan optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor UMKM dan ekonomi lokal, serta pemeliharaan infrastruktur dasar.

Tak hanya itu, sejumlah program unggulan kepala daerah juga terus didorong, seperti pendidikan gratis bagi siswa SD dan SMP, layanan kesehatan gratis, pemberian makanan bergizi, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, hingga insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah terpencil.

Ruslan juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Kabupaten SBB sebagai daerah kepulauan dengan luas wilayah 5.017,138 km² yang terdiri dari 52 pulau dan jumlah penduduk mencapai 218.637 jiwa.

“Potensi di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata sangat besar. Tinggal bagaimana kita mampu mengelola dan menarik investasi agar potensi ini bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Melalui forum Musrenbang ini, Bappeda berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi aktif dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih adaptif dan solutif.

“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci. Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks ini,” tutup Ruslan.

Kegiatan Musrenbang RKPD 2027 tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati SBB, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, narasumber dari tingkat provinsi, para camat, serta unsur masyarakat dan insan pers.(Memet).