PIRU,EKSPRESSIMALUKU, — Mencermati beredarnya seruan aksi yang mengatasnamakan masyarakat Taniwel Raya terkait rencana pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Camat Taniwel Timur, Thomas Andre Mawene, menyampaikan pandangan yang menyejukkan serta mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi persoalan ini secara bijak dan proporsional, Sabtu (14/03/2026).

Mawene menghimbau agar masyarakat Taniwel Raya tidak mudah terprovokasi oleh berbagai seruan yang belum tentu memiliki dasar dan penanggung jawab yang jelas.

Menurutnya, setiap aspirasi masyarakat tentu merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi, namun penyampaiannya harus tetap mengedepankan etika, ketertiban, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Lebih lanjut, Mawene menekankan bahwa saat ini umat Muslim sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan dalam waktu dekat akan merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Momentum keagamaan yang sakral ini, menurutnya, patut dihormati bersama sebagai wujud toleransi dan kebersamaan antar masyarakat di wilayah Taniwel Raya.

“Kita semua tentu ingin daerah ini tetap aman, damai, dan kondusif. Apalagi saat ini saudara-saudara kita umat Muslim sedang menjalankan ibadah puasa dan sebentar lagi akan merayakan Idul Fitri. Mari kita jaga suasana kebersamaan dan saling menghormati momentum yang datang setahun sekali ini,” ujarnya.

Terkait sejumlah tuntutan yang disuarakan dalam seruan aksi tersebut, Mawene menjelaskan bahwa proses penempatan maupun promosi jabatan dalam birokrasi pemerintahan tidak terlepas dari mekanisme administratif serta tahapan-tahapan yang telah diatur dalam sistem kepegawaian.

Setiap aparatur sipil negara yang hendak menempati jabatan tertentu harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, kompetensi, serta prosedur yang berlaku.

Menurutnya, aspek administrasi menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan dalam proses pengisian jabatan.

Oleh karena itu, setiap proses harus dilalui secara bertahap dan sesuai ketentuan agar menghasilkan keputusan yang profesional dan akuntabel.

“Administrasi seorang pegawai menuju jenjang jabatan yang lebih tinggi harus benar-benar diperhatikan. Ada tahapan, prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Mawene juga menjelaskan bahwa kondisi yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari proses panjang dalam perjalanan karir birokrasi para ASN. Ia mengungkapkan, pada masa pemerintahan sebelumnya terdapat sejumlah aparatur sipil negara asal Taniwel Raya yang tidak sempat mengikuti atau tertahan dalam berbagai tahapan pengembangan karir, seperti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan maupun proses administrasi lainnya yang menjadi syarat menduduki jabatan strategis.

Akibatnya, kondisi tersebut berdampak hingga saat ini karena sistem promosi jabatan dalam birokrasi sangat bergantung pada rekam jejak administrasi dan tahapan karir yang telah dilalui oleh setiap pegawai.

“Kalau ada ASN yang tidak mengikuti atau tertahan dalam tahapan-tahapan itu pada masa lalu, tentu akan berpengaruh pada peluang mereka hari ini. Karena semua harus mengikuti alur karir yang sudah ditetapkan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dalam kondisi tertentu, seorang ASN memang masih dapat dipercaya mengisi jabatan dalam kapasitas sebagai penjabat sementara (Plt). Namun untuk menduduki jabatan definitif, seorang pegawai harus benar-benar memenuhi seluruh syarat administratif dan jenjang karir yang telah ditentukan dalam sistem kepegawaian.

“Kalau hanya penugasan sementara masih bisa, tetapi untuk jabatan definitif tentu harus memenuhi syarat administrasi serta rekam jejak karir yang berjenjang. Itu yang menjadi pertimbangan dalam sistem birokrasi,” katanya.

Mawene juga menegaskan bahwa sistem birokrasi saat ini sudah jauh lebih transparan dibandingkan masa lalu. Menurutnya, hampir seluruh proses administrasi kepegawaian kini telah berbasis data digital dan sistem online sehingga dapat dipantau secara terbuka.

“Kalau dulu mungkin masih ada istilah bisa dicoret atau diperbaiki secara manual. Tapi sekarang tidak lagi. Semua sudah berbasis data, sistem online, dan terbuka. Jadi setiap tahapan dan riwayat karir ASN itu terekam dengan jelas,” ujarnya.

Ia menilai situasi ini harus dijadikan sebagai pelajaran bersama bagi seluruh putra-putri daerah Taniwel Raya untuk terus mempersiapkan diri secara baik, baik dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, maupun kelengkapan administrasi agar dapat memenuhi syarat dalam setiap proses pengembangan karier di birokrasi pemerintahan.

Sebagai pimpinan wilayah, Mawene juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal serta memperjuangkan kepentingan putra-putri daerah Taniwel Raya yang telah memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku agar dapat memperoleh kesempatan yang layak dalam pengembangan karier di pemerintahan.

“Kedepan saya berkomitmen untuk mengawal dan memperhatikan putra-putri daerah Taniwel Raya yang sudah memenuhi syarat serta prosedur yang ditentukan agar dapat diakomodasi secara baik. Tujuannya tentu demi kemaslahatan dan kemajuan Taniwel Raya secara keseluruhan,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Mawene kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, mengedepankan dialog, serta tidak terjebak dalam provokasi yang berpotensi memecah belah kebersamaan masyarakat Taniwel Raya.

Menurutnya, kemajuan daerah hanya dapat terwujud apabila seluruh masyarakat tetap bersatu, menjaga stabilitas, dan bersama-sama membangun Taniwel Raya dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab bersama.(Memet).